Permenristekdikti 55/2018 Diteken, OKP Kembali Masuk Kampus

Jakarta, NU Online

Penanaman dan penguatan wawasan kebangsaan di perguruan tinggi atau kampus menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya membina ideologi bangsa.

Usaha tersebut dilakukan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dengan meneken peraturan menteri (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Permenristekdikti tersebut di antaranya menetapkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) atau organ ekstra mahasiswa antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.

“Dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, pasal 1 berbunyi, perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler,” ujar Menteri Nasir, Senin (29/10) kepada wartawan di Kantor Kemristekdikti Jakarta dikutip NU Online dari Jurnas.

Pembinaan ideologi bangsa yang dimaksud menurut keterangan Nasir akan diwujudkan dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB). Anggotaya terdiri dari perwakilan seluruh OKP atau organisasi ekstra kampus yang berada di perguruan tinggi masing-masing di bawah pengawasan rektor.

“Sekarang yang terjadi, OKP liar di dalam kampus. Dianggap outsider. Sementara mereka justru ingin mengembangkan demokrasi dengan baik,” terang Nasir.

Namun, Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) itu menegaskan, jangan sampai UKM ini jadi provokator, tapi harus menjadi mediator, semua dikendalikan oleh rektor.

Sebelumnya, dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002, pemerintah melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari normalisasi kehidupan kampus (NKK).

Namun menurut Nasir, peraturan tersebut malah menyuburkan berkembangnya ideologi radikalisme dan intoleransi di lingkungan kampus.

Karena itu, Nasir menganggap penting untuk menggandeng kembali seluruh OKP yang sebelumnya sempat ‘terbuang’ agar menguatkan ideologi kebangsaan di tengah-tengah mahasiswa.

“Jadi, silakan mahasiswa melakukan kaderisasi, yang penting tidak ada radikalisme. Dan paling penting lagi ideologi bangsa harus dominan,” tandas Nasir. (Red: Fathoni)