[ad_1]
“Ini kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan pilpres. Ini concern Presiden dan pemerintah jangan sampai ASN, TNI, Polri sampai mereka pensiun tidak punya rumah. Menurut saya tidak ada hubungan dengan tahun politik,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/11).
Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai jaminan kemudahan serta percepatan ASN, TNI, dan Polri memperoleh rumah layak.
Permasalahan ini juga pernah dibahas dalam rapat terbatas bersama Jokowi dan sejumlah pihak terkait seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, BUMN, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 16 April dan 26 Juni silam.
Puan meminta semua pihak tak mengaitkan setiap kebijakan pemerintah kini dengan persiapan Presiden Joko Widodo sebagai calon petahana dalam Pilpres 2019. Ia menegaskan setiap kebijakan untuk rakyat.
“Yang bisa dilakukan untuk rakyat baik menjelang sebelum atau sesudah itu tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah,” tutur Politikus PDI Perjuangan ini.
Ia menyatakan setiap kebijakan dibuat atas pertimbangan seluruh jajaran anak buah termasuk penggunaan anggaran. Salah satunya ketika pemerintah resmi membebaskan biaya Jembatan Tol Suramadu beberapa waktu lalu.
“Jadi memang hak pemerintah pusat kalau itu memang dibebaskan ya dilakukan. Kalau ASN sampai saat ini belum (membebankan anggaran) tanya Menko Ekonomi, leading sector di situ,” ucap Puan.
Usai rapat terbatas, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan penyediaan rumah layak bagi ASN, TNI, dan Polri akan menggunakan skema DP nol persen. Mereka, kata Bambang, dapat menyicil hingga 30 tahun.
Hal itu dilakukan agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja dan memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan rumah itu.
(chri/agt)
[ad_2]
Source link
