Ojek "Online" Ditolak Sebagai Angkutan Umum, Jokowi Akan Digugat

JAKARTA, KOMPAS.com – Komite Aksi Transportasi Online (KATO) akan mengajukan citizen law suit atau gugatan wargan negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Gugatan ini dilayangkan menyusul ditolaknya gugatan KATO soal uji materi Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas in Angkutan Jalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Presidium KATO, Said Iqbal mengatakan, ada enam orang yang akan digugat.

Mereka adalah Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Komunikasi in Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Kami menggugat citizen law follows minggu depan mungkin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Siapa yang digugat, Presiden, wakil presiden, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menkominfo, ketua DPR, "ujar Said saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

Presiden KSPI itu menjelaskan, ada dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law following itu.

Baca Judita: Cerita Ojek Online Gotong Royong Bersihkan Ranjau Paku Jalanan Jakarta

Pertama, meminta majelis hakim menyatakan keenam tergugat bersalah. Sementara yang kedua, KATO meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.

"Gugatannya sederhana, menyatakan pemerintah bersalah, enam orang ini bersalah, tidak melindungi pengemudi ojek online Yang kedua, meminta untuk melindunginya adalah dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum, "Said kata."

Dengan adanya ketetapan sepeda motor sebagai angkutan umum, lanjut Said, KATO akan mendorong penyedia aplikasi ojek online menjadi perusahaan transportasi.

dengan demikian, aplikator akan memiliki hubungan kerja dengan para pengemudi ojek online

"Kalau ada hubungan kerja, di situ bisa berunding meningkatkan kesejahteraan, perlindungan keselamatan, dan keamanan," ucapnya.

Langkah hukum lain yang akan dilakukan yakni mengajukan gugatan lagi ke MK. Namun, gugatan itu akan diajukan oleh penggugat yang berbeda dengan menggugat pasal yang berbeda pula

KATO tried akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk meminta sepeda motor dinyatakan sebagai angkutan umum.

Selain itu, KATO judged akan mendorong revisi UU LLAJ masuk dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun 2019.

"Mendesak DPR membentuk panja (panitia kerja) in pansus (panitia khusus) ojek online in meminta masuk di Baleg 2019, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009, "kata Said"

Baca judged: Gugatan Ojek Online Ditolak MK, YLKI Sarankan Bawa Ke DPR

MK sebelumnya memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. [19659002] Putusan ini diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41 / PUU-XVI / 2018, yang diajukan oleh para pengemudi ojek online

MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk ang kutan umum. MK menyatakan, ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Kompas TV Tren penggunaan ojek online makin hari makin meningkat. Go-Jek jadi salah satu perusahaan yang mendapat keuntungan dari peluang itu.