[ad_1]
Bisnis.com Pontianak – Merespon hasil supervi LSI Denny JA dan Poltracking tentang hasil Pilkada Kalbar pada Rabu 27 Juni 2018, yang menyebutkan pasangan Midji-Norsan mendapat hasil perolehan suara tertinggi mengalahkan pasangan lainnya, PDI Perjuangan angkat bicara. Ketua DPD PDIP Perjuangan provind Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH menyebutkan hasil survey kedua lembaga tersebut, membajak hak warga Kalbar dan termasuk kejahatan akademik
Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi, Sabtu (30/6), Cornelis mengungkapkan bahwa metode riset survei kedua lembaga itu adalah metode riset yang paling lemah dalam konteks akademik. Judge Menjelaskan komponen-komponen supervi yang dinilai tidak relevan dan tidak bisa dikategorikan secara ilmiah dan akademik.
"Dalam konteks Pilkada Kalbar, data observasi itu harus meliputi wilayah keseluruhan Kalbar Ada empat komponen alasan yang menyebabkan metode survei seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, "ucapnya."
Pertama, jelasnya, adalah komponen coverage error. Komponen ini merujuk paada luasnya cakupan responden dalam survei. Misalnya data Pilkada Gubernur Kalbar ada sekitar 11,500 GST, akan tetapi supervised untuk quick count hanya mensurvei 350 TPS. Ini berarti kurang dari 5% populasi responden maka bisa dikatakan datanya solid tidak
Kedua, sampling error. Ini merujuk pada sistim sample random yang seharus merata, bukan berpusat pada tempat tertentu yang akhirnya tidak mewakili respondent yang luas.
"Apakah sistim random sample yang dibuat oleh kedua lembaga survei di atas benar-benar disebar? Atau hanya ambil sample pada tempat -tempat tertentu saja? Kalau tidak mewakili semua wilayah dalam sistim randomnya maka data yang dihasilkan itu manipulative dan tidak bisa diterima secara akademik, "jelasnya panjang lebar.
Kemudian, komponen yang merujuk pada motivasi peneliti dalam menafsirkan atau menggiring hasil survei pada keinginan peneliti. Menurutnya, dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, kedua lembaga supervi ini adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran has been monitoring the dilakukan untuk kepentingan sendiri.
"Sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik.Jangankan bernilai akademik.Ini adalah survei kejahatan akademik, Cetusnya
Menurut Cornelis, yang dilakukan oleh supervised kedua lembaga LSI dan Poltracking merupakan prose untuk membenarkan hipotesis diri sendiri. Dan klaim yang menyebut bahwa pasangan Sutardmiji-Norsan sudah menang secara akademik adalah klaim yang membajak hak warga Kalbar
"Hal ini yang tidak bisa dibenarkan Warga Kalbar yang dibajak haknya dianggap bodoh dan dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip akademik Itu juga berarti kejahatan kemanusiaan, ujarnya lagi
<! –
Bisnis.com Pontianak – Merespon hasil supervi LSI Denny JA dan Poltracking tentang hasil Pilkada Kalbar pada Rabu 27 Juni 2018, yang menyebutkan pasangan Midji-Norsan mendapat hasil perolehan suara tertinggi mengalahkan pasangan lainnya, PDI Perjuangan angkat bicara. Ketua DPD PDIP Perjuangan provind Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH menyebutkan hasil survey kedua lembaga tersebut, membajak hak warga Kalbar dan termasuk kejahatan akademik
Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi, Sabtu (30/6), Cornelis mengungkapkan bahwa metode riset survei kedua lembaga itu adalah metode riset yang paling lemah dalam konteks akademik. Judge Menjelaskan komponen-komponen supervi yang dinilai tidak relevan dan tidak bisa dikategorikan secara ilmiah dan akademik.
"Dalam konteks Pilkada Kalbar, data observasi itu harus meliputi wilayah keseluruhan Kalbar Ada empat komponen alasan yang menyebabkan metode survei seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, "ucapnya."
Pertama, jelasnya, adalah komponen coverage error. Komponen ini merujuk paada luasnya cakupan responden dalam survei. Misalnya data Pilkada Gubernur Kalbar ada sekitar 11,500 GST, akan tetapi supervised untuk quick count hanya mensurvei 350 TPS. Ini berarti kurang dari 5% populasi responden maka bisa dikatakan datanya solid tidak
Kedua, sampling error. Ini merujuk pada sistim sample random yang seharus merata, bukan berpusat pada tempat tertentu yang akhirnya tidak mewakili respondent yang luas.
"Apakah sistim random sample yang dibuat oleh kedua lembaga survei di atas benar-benar disebar? Atau hanya ambil sample pada tempat -tempat tertentu saja? Kalau tidak mewakili semua wilayah dalam sistim randomnya maka data yang dihasilkan itu manipulative dan tidak bisa diterima secara akademik, "jelasnya panjang lebar.
Kemudian, komponen yang merujuk pada motivasi peneliti dalam menafsirkan atau menggiring hasil survei pada keinginan peneliti. Menurutnya, dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, kedua lembaga supervi ini adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran has been monitoring the dilakukan untuk kepentingan sendiri.
"Sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik.Jangankan bernilai akademik.Ini adalah survei kejahatan akademik, Cetusnya
Menurut Cornelis, yang dilakukan oleh supervised kedua lembaga LSI dan Poltracking merupakan prose untuk membenarkan hipotesis diri sendiri. Dan klaim yang menyebut bahwa pasangan Sutardmiji-Norsan sudah menang secara akademik adalah klaim yang membajak hak warga Kalbar
"Hal ini yang tidak bisa dibenarkan Warga Kalbar yang dibajak haknya dianggap bodoh dan dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip akademik Itu juga berarti kejahatan kemanusiaan, ujarnya lagi
->
Editor: Andhika Anggoro Wening
[ad_2]
Source link
