[ad_1]
Jakarta – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menjawab pertanyaan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan jembatan Suramadu.
Menurut Karding, ada kritik yang mengatakan alasan mengapa hanya Suramadu digratiskan, seharusnya Tol Jagorawi juga ikut digratiskan. Dijelaskannya, yang pertama harus diketahui SBY adalah bahwa Suramadu bukanlah tol.
Kedua, ada aspirasi masyarakat Madura lewat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kiai, agar jembatan itu tak lagi dipasangi tarif untuk pelaju. Salah satu yang mengusulkan adalah Soekarwo, mantan gubernur Jawa Timur yang merupakan anggota PD.
“Dan memang kendaraan roda dua sudah digratiskan, setahun kemudian 50 persennya,” kata dia.
Ketiga, setelah dikaji, memang ada kebutuhan untuk menggratiskan. Sebab harga barang-barang di Madura masih mahal, serta ada ketimbangan kesejahteraan antara warga di Surabaya dan Madura.
“Jadi, ada usulan masyarakat, ada kebutuhan berbuat adil dengan masyarakat Madura. Dengan mahalnya distribusi logistik dan lain-lain. Akhirnya orang tak mau investasi di Madura. Barang-barang jadi mahal,” urai Karding.
Karena jembatan Suramadu murni APBN dan bukan kerja sama dengan pihak swasta, maka dapat digratiskan. Apalagi, sebenarnya penghasilannya Rp 120 miliar setahun dan biaya pemeliharaan sekitar Rp 12 miliar.
Lalu kenapa Jagorawi tak digratiskan?
Menjawab itu, Karding mengatakan bahwa Suramadu berbeda dengan Jagorawi. Berbeda dengan Suramadu, Jagorawi adalah hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Dan, kondisi masyarakat yang dilewati oleh tol Jagorawi tak sama dengan kondisi masyarakat Madura.
“Inikan memang tujuannya dalam rangka mencapai keadilan masyarakat kita. Makanya aneh kalau ada yang mempertanyakan ini politis atau pencitraan. Jadi menurut saya, kami tidak perduli apakah ini dicap politis atau pencitraan, kita jalan saja terus,” bebernya.
Sumber: BeritaSatu.com
[ad_2]
Source link
