Tjahjo Pasrah Soal Penolakan Anies Jadi Mediator Gerindra-PKS

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pasrah ketika kembali ditanya ihwal kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lebih dari satu bulan kursi pendamping Anies Baswedan kosong usai Sandiaga Uno melamar jadi cawapres di Pilpres 2019.

Tjahjo juga kembali menanggapi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas surat permintaan Kemendagri agar Anies menjadi mediator antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, Anies menolak dan menegaskan soal pengganti Sandiaga agar menjadi dinamika antarkedua partai.

“Gubenur enggak punya hak memaksa. Hanya meminta kepada partai pendukung segera. Sudah. Kami juga enggak bisa memaksa,” kata Tjahjo di kantor
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Timur (12/11).

Tjahjo mengakui bahwa Anies sebagai gubernur tidak bisa mengintervensi kedua partai untuk segera bersepakat menentukan pengganti Sandiaga. Ini lantaran kursi pimpinan DKI yang didudukinya ini pun diperoleh atas dukungan partai pendukung dalam proses pemilihan kepala daerah pada 2017 lalu.

Tjahjo menilai keberadaan wakil gubernur untuk suatu daerah cukup penting guna mempercepat program yang telah dipersiapkan. Apalagi untuk ibu kota. Namun, jika terjadi kekosongan dalam jangka panjang maka juga bukan berarti akan muncul persoalan.

Terlebih di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kata Tjahjo, tidak diatur secara detil berapa lama batas waktu kekosongan kursi wagub dan mekanisme pemilihannya jika terjadi hal seperti itu.

“Saya kira di undang-undang memang tidak mengatur detail. Kepala daerah memang ada wakilnya, tapi tidak detail,” kata dia.

Tjahjo mencontohkan pada daerah Sulawesi Tengah (Sulteng). Pascawafatnya Sudarto pada 1 Oktober 2016, kata Tjahjo, kursi wakil gubernur Sulteng masih kosong hingga dua tahun berselang lantaran Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) selaku partai pendukung tak kunjung menentukan nama penggantinya.

Anies Baswedan, menolak menjadi mediator Gerindra-PKS terkait pengisi kursi wagub DKI. Foto: CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan ikut campur dalam urusan pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Gerindra dan PKS. Hal itu ditegaskan Anies, meskipun sudah menerima surat permintaan dari Kemendagri.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku tidak akan menjadi mediator maupun penengah bagi kedua partai dalam melakukan pembahasan soal kursi DKI 2 tersebut. Anies pun meyakini dua partai yang mengusung dirinya jadi Gubernur DKI itu akan memilih pengganti Sandiaga yang memiliki memiliki kompetensi dan mampu memimpin Jakarta.

“Mereka itu bersaudara, enggak perlu ada penengah, bersaudara, PKS sama Gerindra itu sekutu dalam lima tahun, mereka berjalan bersama,” kata Anies di Jakarta Timur, Minggu (11/11). (fri/ain)