TKN Tuding Ada Politik Kotor di Balik Poster ‘Raja Jokowi’

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyatakan ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menurunkan elektabilitas Jokowi dan PDIP. Hal itu menanggapi pemasangan poster Jokowi yang tengah mengenakan busana raja di sejumlah lokasi di Jawa Tengah.

Menurutnya, poster tersebut seolah mengesankan Jokowi gila kekuasaan dan ingin disembah layaknya raja.

“Saya kira ada satu kegiatan yang terencana yang tujuannya adalah menggerogoti elektabilitas Jokowi, begitu pula juga dengan PDIP,” ujar Karding dalam pesan singkat, Selasa (13/11).

Karding menuturkan pemasangan poster ‘Raja Jokowi’ tersebut merupakan politik kotor untuk mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, ia mengklaim pemasangan poster tersebut dipasang tanpa sepengetahuan TKN Jokowi-Ma’ruf.

Terkait hal itu, politisi PKB ini mendesak Kepolisian menangkap pihak yang ada di balik pemasangan poster tersebut. Sebab, ia khawatir politik kotor serupa akan terulang kembali jika dibiarkan.

“Harus diusut siapa dalang sebenarnya. Apakah dilakukan oleh tim kampanye atau oleh tokoh-tokoh tertentu yang coba melakukan setting terhadap ini,” ujarnya.

Sebelumnya, poster bergambar Jokowi mengenakan mahkota raja terpasang di sejumlah lokasi di Jateng. Di dalam poster itu terdapat pula logo PDIP selaku partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Atas kejadian itu, PDIP diklaim tengah melakukan investigasi sebelum melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. DPP PDIP juga telah menginstruksikan DPC PDIP di Jateng untuk mencopot poster tersebut.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP tidak penah memasang atribut kampanye tersebut. Oleh karena itu, ia menduga ada pihak yang memalsukan atribut kampanye tersebut dengan tujuan mendiskreditkan PDIP.

“Ada pihak-pihak yang memalsukan APK tersebut. Kami yakin atribut tersebut dipasang oleh pihak yang mau mendiskreditkan kami,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto menuturkan pemalsuan atribut itu tak lepas dari hasil survei yang menempatkan PDIP sebagai parpol pemenangan pemilu. Kesuksesa PDIP, kata dia, membuat sejumlah pihak ingin menurunkan elektabilitas PDIP, salah satunya lewat pemasangan atribut kampanye tersebut.

“Ini cara-cara yang tidak sehat dalam demokrasi,” ujarnya.

Atas kejadian itu, Hasto mengklaim telah berkoordinasi dengan Bawaslu. PDIP, klaim dia, juga tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk mencari pihak yang bertanggungjawab atas pemasangan alat peraga kampanye (APK) palsu tersebut.

Lebih dari, Hasto mengaku pihaknya sudah memiliki atribut kampanye sendiri. Atribut itu dibuat atas pertimbangan hasil survei internal yang menyebut rakyat memberi apresiasi positif terhadap PDIP, Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, hingga Soekarno. 

“Dengan demikian, desain APK juga mempertimbangkan hasil survei dan diskusi, tidak sembarangan sebagaimana APK liar yang muncul akhir-akhir ini,” ujar Hasto.

(panji/DAL)