Kesepakatan Rahasia Rohingya Tidak Tawarkan Jaminan …

COXES BAZAR – Pengungsi Rohingya yang kembali ke Myanmar tidak akan memiliki jaminan kewarganegaraan atau kebebasan bergerak secara eksplisit di seluruh negeri. Hal itu termaktub dalam perjanjian rahasia antara pemerintah Myanmar dan PBB

Sebelumnya, PBB berhasil mencapai kesepakatan garis besar dengan Myanmar pada akhir Mei lalu. Kesepakatan itu memungkinkan pengungsi Myamnar kembali negara itu. Namun, tidak ada rincian mengenai kesepakatan tersebut

Reuters berhasil mendapatkan salinan nota kesepahaman (MoU) yang disepakati antara PBB dan pemerintah Myanmar. Note itu juga bocor di dunia maya

Seperti diketahui, kewarganegaraan dan hak-hak pengungsi yang kembali ke Myanmar adalah poin-poin penting dari negosiasi perjanjian untuk memulihkan akses ke negara bagian Rakhine yang dilanda konflik. Badan-badan PBB telah dilarang memasuki wilayah itu sejak Agustus lalu.

"Mereka yang kembali akan menikmati kebebasan bergerak yang sama seperti semua warga negara Myanmar lainnya di Negara Bagian Rakhine, sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada," begitu bunyi MoU tersebut seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/6/2018).

Namun, kesepakatan itu tidak menjamin kebebasan bergerak di luar perbatasan Rakhine atau aturan hukum dan peraturan yang saat ini mencegah Rohingya dari bepergian dengan bebas, menurut teks yang dilihat oleh Reuters

Para pemimpin pengungsi dan kelompok hak asasi manusia mengatakan perjanjian itu gagal untuk menjamin hak-hak dasar bagi Rohingya. Sekitar 700.000 Rohingya telah melarikan diri dari tindakan keras militer yang disebut "pembersihan etnis"

"Saat perjanjian ini berdiri, mengembalikan Rohingya ke Rakhine berarti mengembalikan mereka ke negara apartheid – tempat di mana mereka tidak dapat bergerak bebas dan berjuang untuk mengakses sekolah , sakit rumah, dan tempat-tempat yang mereka andalkan untuk bekerja, "kata peneliti Amnesty International Myanmar Laura Haigh.

"Tidak ada dalam dokumen ini yang memberikan jaminan bahwa ini akan berubah," imbuhnya.

UNHCR, badan pengungsi PBB, sebelumnya telah menyebut MoU sebagai langkah pertama dan penting untuk membangun kerangka kerja sama dengan pemerintah.

Reuters mengkonfirmasi isi MoU itu dengan sumber-sumber di dua organisasi non-pemerintah internasional. Draft 30 Mei yang dilihat oleh Reuters ditulis sehari sebelum kesepakatan itu ditandatangani. Namun penggambaran bagian-bagian kunci sama dengan pengarahan latar belakang oleh UNHCR untuk diplomat dan LSM yang judged dilihat oleh Reuters, dan surat dari niger yang menjelaskan perjanjian yang disampaikan kepada pengungsi di Bangladesh

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan-badan bantuan mengatakan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Program Pembangunan PBB, tidak memenangkan konsesi yang kuat dari pemerintah Myanmar, terutama pada isu-isu kunci kewarganegaraan dan kebebasan bergerak. Padahal negosiasi untuk kesepakatan itu telah menghabiskan waktu berbulan-bulan

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi dan dengan demikian menyangkal kewarganegaraan. Pemerintah menyebut mereka sebagai "Bengali", sebuah istilah yang mereka tolak karena menyiratkan bahwa mereka berasal dari Bangladesh meskipun banyak yang melacak asal-usul mereka dari generasi ke generasi.