[ad_1]
SURATKABAR.ID – Hari ini, Sabtu (20/10/2018), usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla genap berumur 4 tahun. Menurut penilaian R. Siti Zuhro selaku Peneliti senior pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Politik, LIPI, pemerintahan ini masih bermasalah di seputar koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas). Lemahnya koordinasi itu menyebabkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yang bahkan muncul menguak hingga ke kalangan masyarakat.
Seperti diketahui, belum lama ini misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yang baru satu jam dia umumkan. Kenaikan dibatalkan karena PT Pertamina belum siap dalam urusan hitung-hitungannya.
Sebelumnya, seperti dikutip dari laporan Detik.com, Sabtu (20/10/2018), kekisruhan juga terjadi antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog soal impor beras.
Mengenai hal ini, Siti Zuhro pun heran dengan Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK.
“Kebijakan-kebijakan yang harus dijelaskan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet,” tukasnya saat berbincang dengan awak media, Jumat (19/10/2018) malam.
Baca juga: Menampar! Jokowi Rajin Puasa Senin-Kamis, PDIP Singgung yang Suka Teriakkan Takbir
Siti melanjutkan, menteri-menteri merupakan pembantu Presiden. Jadi sudah semestinyalah kebijakan yang diambil diputuskan dalam rapat kabinet dengan lembaga atau kementerian terkait.
“Lah ini kok tidak juga, mengapa terjadi silang sengkarut,” ujarnya kemudian.
Menilik lebih jauh, kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak hanya terjadi tahun ini. Sebelumnya Siti mencatat, ada calon menteri yang batal dilantik, ada menteri yang dianulir pelantikannya, juga ada gaduh antara Rizal Ramli yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri ESDM Sudirman Said, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Bikin Elektabilitas Mandek di 60%?
Menurut penilaian Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, lemahnya koordinasi antar menteri Kabinet Kerja dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden petahana. Apalagi jika kebijakan menjadi unggulan pemerintahan Jokowi-JK dan menyangkut pemenuhan dasar kebutuhan rakyat.
“Seperti ketersediaan bahan pangan, contohnya beras maupun hal-hal berpengaruh langsung ke kemampuan daya beli masyarakat seperti masalah harga bahan bakar premium dan sejenisnya,” ungkap Nyarwi.
Nyarwi yang juga merupakan Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan menuturkan bahwa kegagalan dalam koordinasi Kabinet Kerja akan menyebabkan elektabilitas Jokowi berhenti di angka 60 persenan.
Bukannya Presiden Jokowi tak pernah mengingatkan agar para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk tidak membuat kegaduhan. Sebelumnya, jelang Pilkada Serentak 2018 lalu, Jokowi meminta pembantunya tak membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi.
“Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Sudah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat di Ratas (rapat terbatas),” tegas Jokowi.
[ad_2]
Source link
