Pertamina Jamin Bersubsidi LP Terganggu LPG NonSubsidi

Jakarta, CNN Indonesia – PT Pertamina (Perser) menjamin uji pasar tabung LPG tiga kilogram non-subsidiary yang saat ini sedang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu penyaluran LPG tiga kilogram subsidiary atau elpiji melon untuk masyarakat kurang mampu

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan jaminan diberikan karena area pemasaran LPG non-subsidiary masih dilakukan terbatas dan hanya menyasar pemukiman masyarakat kelas atas

Untuk Jakarta misalnya, peredaran LPG tersebut hanya dilakukan di SPBU COCO Kuningan, SPBU COCO Pondok Indah, SPBU COCO MT Haryono, SPBU COCO Lenteng Agung, Apartmen Baywalk Pluit, Kemayoran Springhills Apartmen, Gading Nias Kelapa Gading, Apartemen Kalibata City, Pramuka Rawamangun Apartemen Green, Apartemen Mediterania Tanjung Duren, dan kawasan perumahan Pondok Indah Kebayoran Baru di wilayah Jakarta. Sementara itu, di Surabaya, perseroan akan menjual produk baru itu di wilayah Pakuwon.

"Jadi sama sekali tidak akan menganggu penyaluran subsidiary LPG," kata Adiatma, Rabu (4/7).

Pertamina per 1 Juli kemarin mulai melakukan uji pasar tabung LPG tiga kilogram non-subsidiary. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan LPG diedarkan untuk memenuhi permintaan masyarakat kelas atas yang membutuhkan LPG tersebut.

Selama masa uji pasar, isi ulang LPG tiga kilogram non-subsidiary dihargai Rp39,000 per tabung di agen non-subsidiary LPG belum termasuk ongkos kirim dan Rp42.000 per tabung of SPBU COCO.

Sedangkan untuk tabung perdana (Tabung plus isi) akan dijual seharga Rp184.000 per tabung in SPBU COCO seharga Rp187.000 per tabung.

Pertamina juga memberikan kesempatan kepada masyarakat tukar tambah. Konsumen bisa menukar satu tabung LPG tiga kilogram dan membayar Rp 81.500 di Agen LPG not subsidiary atau Rp84.500 from SPBU

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Djoko Siswanto mengatakan lahirnya LPG tiga kilogram non subsidiary juga ditujukan untuk memperbaiki penyaluran subsidiary energi supaya lebih tepat sasaran. Untuk itulah, setelah uji pasar LPG tiga kilogram non subsidiary dilakukan, pemerintah akan mengubah pola penyaluran subsidiary LPG mulai tahun 2019 mendatang.

Pemerintah sudah mengusulkan dua skema penyaluran subsidiary LPG agar tepat sasaran. Pertama dengan skema penyaluran tertutup. Dengan skema ini nantinya tabung LPG akan dilengkapi kode baris (barcode).

Barcode tersebut kemudian disambungkan dengan sistem teknologi informasi (IT) dan dicocokkan dengan data masyarakat penerima subsidiary

Skema kedua, mengintegrasikan penyaluran subsidiary dengan bantuan sosial lainnya. Dengan penyatuan ini, nantinya masyarakat yang bisa membeli LPG tiga kilogram subsidiary adalah mereka yang punya kartu bantuan langsung tunai

"Dua skema itu belum diputuskan (dengan DPR), kami baru menyampaikan alternative untuk nanti dipilih yang mana," ujarnya. [19659014] (agt)