Sri Mulyani: Pemerintah Berusaha Menjaga Perekonomian Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini berusaha menjaga agar perekomonian Indonesia tetap stabil

Hal tersebut dikemukakan dalam pidatonya mengenai salah satu instrumen penting dalam ekonomi yakni fiskal instrumen, yaitu APBN untuk menjaga ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Ketiga faktor instrumen APBN yakni penerimaan negara, belanja, dan pembiayaan diaktualisasikan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sri mencontohkan dari penerimaan negara yakni dengan mereformasi pajak dan subsidiary silang kepada keluarga miskin.

Baca judged: 2019, Jokowi Minta Dana Program Keluarga Harapan Ditambah Dua Kali Lipat

Bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi atau menengah dengan dikenai pajak, sedangkan bagi keluarga miskin mereka diberi bantuan baik dalam bentuk subsidiary maupun bentuk cash transfer .

Hingga saat ini yang mendapat bantuan mencapai 10 juta keluarga, hal tersebut adalah bagian dari aktualiasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah

"Dalam APBN belanja untuk kesehatan, pendidikan dan pembangunan insfrastruktur ekonomi yang dilakukan adalah tidak hanya sekedar slogan. Melainkan ada nilai jauh lebih mendasar dari itu yakni keinginan kita untuk mengejawatahkan Pancasila dalam kekinian konteksu "ujar Sri Mulyani saat Seminar Nasional Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia from Le Meridein Hotel (3/7/2018),

Pemberian Bantuan bantuan seperti subsidiary, cash transfer beasiswa, dan bahuan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menekan ketimpangan yang terjadi. Saat ini nilai ketimpangan of Indonesia menurun menjadi 0.39 Persen

Baca judged: Bappenas Jawab Ketimpangan Daerah dengan Indonesia Development Forum

Kemudian, lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bagaimana mengontrol sumber daya yang diambil dari Indonesia.

Hal tersebut berlaku jika produsen menyalahi aturan yang ditetapkan sehingga pemerintah peru membuat regulasi yang kuat untuk mencegah ekploitasi sumber daya, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan BUMN.